BATULICIN (lacakkalimantansiber) – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran di Desa Mekar Sari, RT 05 Dusun 1, Kecamatan Simpang Empat, pada Minggu (28/6/2026).

Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Sabtu (27/6/2026) dan mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan.

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Pelaksana BPBD, H. Sulhadi, mengatakan bahwa selain menyalurkan bantuan kepada para korban, BPBD juga melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan, termasuk menyusun Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) sebagai dasar penanganan lanjutan.

"Hasil pendataan sementara mencatat sebanyak lima kepala keluarga atau 12 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, tiga rumah mengalami rusak berat dan dua rumah mengalami rusak sedang. Adapun estimasi sementara nilai kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp415.725.000," ujar H. Sulhadi.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hadir mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

"Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban dan sedikit meringankan beban mereka. Alhamdulillah, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka," tutupnya.

(Rel/BPBD)

BATULICIN (lacakkalimantansiber) – Pemerinah Kecamatan Kusan Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema "Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Kecamatan Kusan Tengah" di Aula Kantor Desa Sepunggur, Senin (29/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimcam, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta perwakilan pengguna layanan dan kelompok rentan.

Camat Kusan Tengah, Aidil Adha, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan. Kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur utama keberhasilan pelayanan publik," ujarnya.

Aidil berharap forum tersebut menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang dapat segera diterapkan demi meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Kusan Tengah.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Camat Kusan Tengah Aidil, kemudian materi disampaikan oleh Para Kasi Pelayanan Desa maupun Kasi Pemerintahan Desa. Adapun kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serta foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan standar pelayanan publik.

BATULICIN (lacakkalimantansiber) – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-33 Tahun 2026 melalui upacara. Kegiatan berlangsung di Halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin, Senin (29/06/2026). 

Upacara diikuti seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), M. Putu Wisnu Wardhana, bertindak sebagai inspektur upacara. Sekaligus membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-33 Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Menteri menegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Tetapi menjadi momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat peran keluarga sebagai tempat yang aman, tangguh, dan mampu melahirkan generasi unggul di tengah tantangan global.

Disebutkan bahwa dunia saat ini memasuki era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Di tengah perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial yang begitu pesat, keluarga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter serta kualitas sumber daya manusia.

"Keluarga yang tangguh bukan lagi menjadi pilihan, tetapi merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan," ujar M. Putu Wisnu Wardhana saat menyampaikan sambutan Menteri.

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah memasuki momentum Bonus Demografi yang menjadi peluang besar menuju negara maju. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, Kesehatan, melalui percepatan penurunan stunting dan pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Kedua, Pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Ketiga, penguatan ketahanan mental anak agar mampu menghadapi berbagai tekanan di era digital.

Selain itu, peran ayah dalam pengasuhan anak juga menjadi perhatian penting. Kehadiran ayah secara fisik maupun emosional dinilai berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian anak.

Ia juga mengingatkan agar orang tua bijak dalam mendampingi penggunaan gawai oleh anak. Keluarga diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang hangat sehingga anak tidak kehilangan figur dan perhatian dari orang tua.

Berbagai persoalan sosial seperti perundungan, tawuran antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas disebut sebagai alarm yang menunjukkan pentingnya mengembalikan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membangun karakter generasi muda.

Peringatan Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas keluarga yang mampu melahirkan generasi sehat, berkarakter, dan berdaya saing.

BATULICIN (lacakkalimantansiber) - Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia - Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Tanah Bumbu merayakan hari jadinya yang ke-76 tahun 2026. Acara peringatan yang berlangsung khidmat dan meriah ini digelar di Gedung Aksi Merah Putih Kapet, Senin (29/06/2026).

Peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam meletakkan fondasi karakter generasi penerus di Tanah Bumbu.

Pada kesempatan itu, Bunda PAUD Tanah Bumbu Andi Irmayani Rudi Latif, memberikan ucapan selamat sekaligus mengapresiasi pengabdian tanpa pamrih para pendidik anak usia dini. Menurutnya, mendidik anak di usia emas (golden age) merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesabaran luar biasa.

Ia mengatakan menjadi guru PAUD atau guru TK bukanlah tugas yang sederhana. Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat yang setiap hari membersamai anak-anak pada masa emas pertumbuhan mereka. 

Andi Irmayani menambahkan, tugas guru PAUD atau guru TK tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, membangun rasa percaya diri, melatih kemandirian, serta mengajarkan kasih sayang dan sikap saling menghargai.

Bunda PAUD Tanah Bumbu meyakini bahwa setiap peluh dan ilmu yang ditanamkan oleh para guru PAUD atau TK akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi masa depan anak-anak di Kabupaten Tanah Bumbu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pihak yang hadir bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pilar utama dalam mencetak generasi cerdas. Ia juga mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bersinergi menyukseskan program kerja Bupati Tanah Bumbu demi peningkatan mutu pendidikan daerah.

"Momentum HUT IGTKI-PGRI ke-76 menjadi pengingat bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas. Mari kita dukung program Bapak Bupati, agar layanan pendidikan bagi anak-anak usia dini di Kabupaten Tanah Bumbu semakin berkualitas," terang Andi Irmayani.

Di akhir sambutannya, Bunda PAUD berharap agar bertambahnya usia organisasi ini mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para guru TK di Tanah Bumbu. 

HUT IGTKI-PGRI juga diharapkan menjadi ajang silaturahmi yang memicu semangat baru dalam memberikan layanan pendidikan terbaik.

"Teruslah menjadi guru yang mengajar dengan hati, karena anak-anak tidak hanya mengingat apa yang kita ajarkan, tetapi juga mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa dicintai dan dihargai," tutupnya.

BATULICIN (lacakkalimantansiber) - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu, Erli Yuli Susanti, mengatakan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI). 

Ada 2 (dua) desa dipilih sebagai desa percontohan untuk bertransformasi menjadi RBI, yakni Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui. 

Demikian disampaikan Erli Yuli Susanti pada saat kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang digelar, Jumat (19/6/2026) di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin.

Erli menerangkan RBI merupakan pengembangan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Kementerian PPPA dengan cakupan yang lebih luas melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Adrianto Wicaksono saat membuka Sosialisasi RBI menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung penuh transformasi DRPPA menjadi RBI guna memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat menjadi 85,74, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang turun menjadi 0,557, serta Indeks Kabupaten/Kota Layak Anak (IKK) sebesar 78,46 dengan kategori Responsif Gender dan Hak Anak. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Sementara itu, melalui sosialisasi RBI diharapkan Tanah Bumbu dapat menyusun matriks rencana aksi daerah yang lebih tajam, aplikatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Andrian Anwari menyampaikan bahwa RBI merupakan langkah strategis Kemen PPPA dalam membangun gerakan kolaboratif yang lebih holistik, kreatif, dan berkelanjutan.

“Ruang Bersama Indonesia juga merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden dalam memperkuat kesetaraan gender serta menjamin perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dihadiri perwakilan Kementerian PPPA RI, Kepala SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu, Kantor Kementerian Agama, Camat, TP PKK Desa, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan penguatan komitmen Pemerintah dalam mendukung DRPPA menuju Ruang Bersama Indonesia. Penandatanganan melibatkan Kepala Desa Madu Retno bersama Camat Karang Bintang juga Kepala Desa Wonorejo dan Camat Satui. 

Sebelumnya, pada Kamis (18/6/2026), Kemen PPPA bersama Dinas DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran Pemkab Tanah Bumbu melaksanakan survei lapangan desa potensi Ruang Bersama Indonesia (RBI) yakni Desa Madu Retno Kecamatan Karang Bintang dan Desa Wonorejo Kecamatan Satui. 

RBI merupakan Gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan pemangku kepentingan berbasis desa/kelurahan, bersinergi menyelenggarakan program perspektif perempuan dan anak, berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelenjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RBI akan menjadi solusi dalam memberikan alternatif kegiatan dan wadah bagi anak dan perempuan dalam meningkatkan keterampilan dan kreativitas.

BATULICIN (lacakkalimantansiber) – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq meninjau Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Selatan, Selasa (16/6/2026) di Kecamatan Satui.

Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung Program Pemberdayaan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kehutanan dan Pertanian (P2SHP) yang dikembangkan PT Buana Karya Bhakti.

Bupati Andi Rudi Latif melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais dalam sambutannya mengatakan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan kawasan swasembada pangan, energi, dan air. 

"Kami siap berkolaborasi, serta mendukung berbagai langkah strategis yang akan dirumuskan demi keberhasilan program ini" ucapnya.

Wamenko Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan integrasi antara perkebunan sawit dan peternakan sapi memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan hewani nasional.

Menurutnya, model integrasi sawit dan sapi yang diterapkan perusahaan tersebut telah membuktikan keberhasilannya. Dari populasi awal sekitar 300 ekor sapi pada 2016, kini berkembang menjadi hampir 1.500 ekor melalui sistem pembiakan alami.

Selain meningkatkan populasi ternak, program integrasi sawit-sapi juga memberikan manfaat bagi sektor perkebunan. Kehadiran sapi membantu menekan biaya pembersihan gulma hingga 50–70 persen, sekaligus meningkatkan kesuburan tanah melalui pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran ternak.

Sementara itu, Ranch Manager PT Buana Karya Bhakti, Wahyu Darsono, menjelaskan bahwa perusahaan memulai program tersebut dengan investasi sekitar Rp6 miliar untuk pengadaan 300 ekor sapi beserta infrastruktur pendukung pada 2016.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, Suparmi, menyebut program integrasi sawit-sapi di PT Buana Karya Bhakti telah ditetapkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sebagai role model nasional.

BATULICIN (lacakkalimantansiber) - Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Deny Hariyanto, secara resmi membuka kegiatan Dialektika Dinamika Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026. Acara berlangsung Kamis (18/6/2026), di Kantor Bupati, Batulicin.

Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kualitas produk hukum daerah yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Bupati Andi Rudi Latif dalam sambutannya dibacakan H. Deni Hariyanto, menegaskan bahwa produk hukum daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan, program, dan keputusan pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu saat ini tengah menjalankan visi besar “BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.” Visi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Bupati (Perbup) maupun Keputusan Bupati (Kepbup).

Ia mengatakan nilai-nilai BerAKSI (Akomodatif, Kerja, Sistemis, dan Inovatif) harus menjadi ruh dalam setiap produk hukum yang disusun pemerintah daerah.

Dijelaskannya, nilai Akomodatif mengharuskan regulasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap dinamika sosial. 

Sementara nilai Kerja menuntut setiap aturan yang diterbitkan memiliki orientasi praktis untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dan mempercepat pelayanan publik.

Selain itu, nilai Sistematis menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi.

Sedangkan nilai Inovatif mendorong lahirnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, transformasi digital, dan penerapan konsep Smart Government.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan dialektika tersebut sejalan dengan Misi ke-7 Kabupaten Tanah Bumbu, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.

Menurutnya, Peraturan Kepala Daerah memiliki peran penting dalam mengoperasionalkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Oleh sebab itu, kualitas penyusunan regulasi harus terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Produk hukum daerah yang kuat secara yuridis dan akuntabel merupakan benteng perlindungan bagi aparatur dalam bekerja, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, memperkuat harmonisasi regulasi, serta mendukung percepatan pembangunan menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah (AP2D) Tanah Bumbu Prof. Dr. H. Murtir Jedawi, SH, S.Sos., M.Si, yang memberikan pemaparan terkait substansi negara hukum, sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.